JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, Kemnaker memperkuat sistem pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kerja pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan internal secara menyeluruh.
Langkah ini meliputi optimalisasi perangkat pengendalian, penyebaran pesan anti-gratifikasi melalui berbagai kanal media, penyelenggaraan e-learning, serta sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
Tidak hanya itu, Kemnaker juga melakukan pemetaan titik rawan gratifikasi, mitigasi risiko, peningkatan kualitas pelaporan, hingga menghadirkan berbagai inovasi pencegahan yang berbasis teknologi.
Cris menegaskan bahwa upaya digitalisasi pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Ke depan tentunya kami akan terus memperbaiki dan memperkuat pengawasan internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sistem pengendalian berbasis teknologi akan membantu mempercepat proses deteksi dan pelaporan pelanggaran di lingkungan kementerian.
Pengakuan dari KPK dan Penguatan Budaya Integritas
Komitmen Kemnaker dalam memperkuat budaya anti-gratifikasi berbuah hasil positif. Baru-baru ini, Kemnaker berhasil meraih Peringkat Terbaik ke-2 Program Pengendalian Gratifikasi pada kategori Kementerian/Lembaga tahun 2025 yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya nyata Kemnaker dalam menegakkan prinsip integritas dan tata kelola yang bersih di tubuh birokrasi.
Cris menyebut capaian tersebut bukan sekadar prestasi, tetapi juga bukti bahwa budaya integritas telah melekat dalam nilai dasar aparatur negara.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga integritas organisasi. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi bukti bahwa budaya anti-gratifikasi telah menjadi komitmen bersama,” katanya.
Ia menambahkan, pengendalian gratifikasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari karakter dan nilai moral yang wajib dijaga setiap pegawai negeri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya ini dengan menekankan pentingnya pencegahan gratifikasi sejak dini melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.
Bagi Kemnaker, penghargaan dari KPK tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga bahan evaluasi agar sistem pengawasan semakin kuat. Cris menilai tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga pengendalian gratifikasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Dengan demikian, proses pelaporan dan deteksi dini pelanggaran dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Integritas Aparatur Jadi Kunci Keberhasilan
Selain memperkuat sistem, Kemnaker juga berfokus pada pembentukan mental dan komitmen pegawai dalam menjaga integritas. Cris menuturkan bahwa konsistensi pegawai untuk menolak dan melaporkan gratifikasi menjadi faktor utama keberhasilan dalam meraih prestasi ini.
Budaya integritas kini terus diperluas hingga ke seluruh unit pelaksana teknis, seperti balai latihan kerja, satuan kerja daerah, dan berbagai layanan publik. Hal ini bertujuan agar semangat anti-gratifikasi tidak hanya tumbuh di level pusat, tetapi juga di lapisan paling bawah dari struktur pelayanan masyarakat.
Inspektur Jenderal Kemnaker, Roni Dwi Susanto, menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal merupakan bagian penting dari dukungan Kemnaker terhadap program nasional pencegahan korupsi yang digagas pemerintah dan KPK.
Ia menyebut keberhasilan pengendalian gratifikasi akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga dan kualitas layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Dengan adanya sistem pelaporan berbasis digital, setiap laporan gratifikasi dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara lebih cepat. Selain itu, transparansi data membuat publik dapat melihat komitmen nyata Kemnaker dalam menjaga integritas lembaga.
Langkah ini juga menjadi dorongan bagi lembaga lain untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi di masing-masing instansi.
Menuju Birokrasi Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Peningkatan kepercayaan publik terhadap Kemnaker menjadi bukti nyata dari perubahan positif yang terjadi dalam tubuh birokrasi. Dengan kombinasi antara teknologi digital, pengawasan internal, dan budaya integritas, Kemnaker terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Transformasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa revolusi digital tidak hanya berlaku pada sektor ekonomi atau pelayanan publik, tetapi juga pada sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di pemerintahan. Melalui sistem pengendalian gratifikasi yang terintegrasi, setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin.
Cris Kuntadi menegaskan bahwa Kemnaker akan terus memperkuat mekanisme pelaporan dan transparansi agar ke depan lembaga ini dapat menjadi contoh bagi kementerian lain. “Kami ingin menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi instrumen penting dalam membangun integritas, bukan sekadar alat administratif,” ujarnya.
Dengan semangat inovasi dan komitmen kolektif, Kemnaker optimistis dapat memperluas budaya anti-gratifikasi hingga ke seluruh lini birokrasi dan masyarakat. Langkah ini bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi juga pondasi penting menuju tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan terpercaya di masa depan.