JAKARTA - Kebijakan pemerintah terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Memberikan sinyal bahwa tambahan kuota impor bagi badan usaha swasta pada tahun 2026 kemungkinan besar masih akan dipertahankan sama seperti tahun berjalan.
Sinyal ini menunjukkan arah kebijakan yang konsisten guna menjaga stabilitas pasokan BBM nasional, terutama pada kondisi permintaan energi yang terus meningkat seiring pemulihan dan pergerakan aktivitas ekonomi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan impor BBM oleh SPBU swasta dengan mempertahankan porsi tambahan sekitar 10%.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pasokan nasional, tetapi juga menjaga keseimbangan antara badan usaha milik negara dan sektor swasta dalam distribusi energi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah masih memikirkan skenario yang menjaga keseimbangan kebijakan agar tetap adaptif namun tidak menimbulkan ketidakpastian.
Bahlil menjelaskan bahwa pemberian porsi impor kepada badan usaha swasta hingga 110% dibandingkan kuota sebelumnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah yang telah berlaku.
Pemerintah berbicara berdasarkan aturan dan landasan hukum yang jelas, sehingga setiap pelaksanaan impor BBM dilakukan sesuai prosedur resmi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh kebijakan energi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku demi menjaga keteraturan pasar serta memastikan bahwa pasokan bagi masyarakat tetap terjamin.
Mekanisme Penetapan Kuota dan Acuan Perhitungan
Di sisi lain, proses perhitungan kuota impor BBM untuk tahun berikutnya masih dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan kebutuhan pasokan nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa pola penetapan kuota pada tahun berjalan kemungkinan besar akan menjadi acuan atau benchmark dalam penyusunan kebijakan impor BBM tahun 2026.
Pola ini digunakan sebagai dasar evaluasi agar kebijakan yang dibuat tetap relevan dengan kondisi distribusi energi di lapangan.
Laode mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan langkah kolaborasi antara SPBU swasta dengan Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi hambatan impor atau kendala logistik.
Skema ini mulai diterapkan sejak beberapa waktu lalu untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tidak terganggu, terutama pada fase ketika impor membutuhkan proses penyesuaian teknis atau jadwal kedatangan pasokan dari luar negeri.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya berupa dukungan pasokan sementara, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat jaringan distribusi nasional. Melalui pola kolaborasi, diharapkan tidak ada gangguan signifikan yang mempengaruhi ketersediaan BBM, baik di SPBU swasta maupun jaringan distribusi yang lebih luas.
Pandangan Pelaku Industri dan Strategi Antisipasi
Sementara itu, pandangan praktisi migas turut memberikan perspektif mengenai arah kebijakan pemerintah ini. Hadi Ismoyo menilai bahwa langkah pemerintah mempertahankan struktur kuota impor dan mendorong kolaborasi dengan Pertamina merupakan pilihan realistis di tengah kondisi pasokan BBM global yang dinamis.
Menurutnya, SPBU swasta perlu menyiapkan strategi perencanaan kebutuhan yang lebih matang agar dapat mengantisipasi potensi perubahan permintaan maupun kendala distribusi.
Hadi memberikan masukan agar SPBU swasta menaikkan estimasi kebutuhan impor sekitar 20% dari perkiraan dasar.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan tersebut bukan hanya untuk memenuhi permintaan rutin, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan adanya perpindahan konsumen dari Pertamina ke SPBU swasta serta potensi peningkatan konsumsi energi apabila kondisi ekonomi nasional membaik.
Dengan demikian, skenario kebutuhan dapat direncanakan secara lebih fleksibel dan tidak menghambat operasional di lapangan.
Menurutnya, persiapan yang matang akan membantu SPBU swasta bersaing secara efisien dalam sistem distribusi energi yang saat ini masih didominasi Pertamina.
Fleksibilitas dan penyesuaian strategi dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar energi yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Arah Kebijakan Distribusi Energi ke Depan
Kebijakan pemerintah dalam hal kuota impor BBM menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan nasional dan keberlanjutan sektor distribusi BBM oleh pihak swasta.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah strategis harus berpijak pada kerangka hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Dengan mempertahankan pola kuota yang ada, memperkuat mekanisme kolaborasi antara Pertamina dan SPBU swasta, serta mendorong badan usaha melakukan perencanaan kebutuhan secara lebih presisi, diharapkan distribusi energi dapat berjalan lebih stabil, merata, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya terkait ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut tata kelola energi nasional yang adaptif terhadap perubahan global.