JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sudah ada beberapa SPBU swasta yang sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga melalui skema business to business (B2B).
Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 20 Oktober 2025 sore, meski ia tidak mengungkap identitas badan usaha swasta tersebut.
"B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian," jelas Bahlil.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pasokan BBM di jaringan SPBU non-pertamina, sekaligus menjaga stabilitas harga dan distribusi BBM di seluruh Indonesia.
Penegasan Kepatuhan terhadap Regulasi
Dalam kesempatan berbeda, Bahlil menekankan bahwa seluruh badan usaha yang beroperasi di Indonesia harus taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Ia menyinggung isu pasokan BBM yang kerap menimbulkan kekhawatiran publik.
"Saya sekarang kembali menyangkut BBM, BBM ada yang bilang, 'Pak, yang ini habis Pak, yang ini habis Pak'. Loh, ini impor, negara ini ada negara hukum, ada aturan. Bukan negara tanpa tuan," ujarnya di Hipmi Danantara Indonesia Business Forum 2025.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah memberi keleluasaan bagi badan usaha untuk melakukan impor dengan kuota tertentu, sehingga diharapkan dapat menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Ia menegaskan:
"Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia."
Data Impor dan Produksi BBM Indonesia
Berdasarkan catatan pemerintah, per Juni 2025 impor bensin Indonesia mencapai 61,73% dari kebutuhan nasional sebesar 37,3 juta kiloliter (kl). Estimasi impor BBM tahun ini mencapai 23,03 juta kl, sementara produksi dalam negeri hanya sebesar 14,27 juta kl.
Angka ini menegaskan ketergantungan Indonesia pada impor BBM, sehingga keterlibatan SPBU swasta dalam skema B2B menjadi salah satu langkah strategis untuk menambah saluran distribusi dan meminimalkan risiko kelangkaan.
Negosiasi B2B Pertamina dan SPBU Swasta
Pihak Pertamina Patra Niaga melalui Pj Corporate Secretary, Roberth Dumatubun, menyatakan bahwa pembahasan B2B dengan SPBU swasta masih berlangsung. Kesepakatan yang semula ditargetkan rampung pekan lalu belum tercapai karena proses negosiasi yang cukup alot.
"Negosiasi dan pembahasan masih berjalan, ya karena B2B ya," kata Roberth saat dikonfirmasi. Ia enggan menjelaskan lebih detail mengenai pertimbangan yang memengaruhi target penyelesaian kesepakatan.
Pemerintah sebelumnya menargetkan bahwa pasokan BBM di SPBU swasta bisa tersedia kembali pada akhir Oktober 2025, sebagai upaya untuk menambah opsi pengadaan BBM di tengah kebutuhan nasional yang tinggi.
Strategi Pemerintah dan Pertamina
Kolaborasi B2B ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dan Pertamina untuk memperkuat distribusi BBM. Dengan melibatkan SPBU swasta, diharapkan akses BBM lebih merata, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada satu distributor.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya mengoptimalkan peran sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Selain itu, adanya SPBU swasta yang membeli BBM langsung dari Pertamina dapat mendorong kompetisi sehat dan efisiensi harga bagi konsumen.
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pemerintah aktif mendorong SPBU swasta terlibat langsung dalam rantai pasok BBM, dengan tetap menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum.
Meskipun negosiasi B2B masih berjalan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan BBM, menjaga stabilitas harga, dan memperluas pilihan bagi konsumen di seluruh Indonesia.
Dengan target akhir Oktober 2025, keberhasilan kerjasama ini akan menjadi bukti kolaborasi pemerintah, Pertamina, dan swasta dalam mengatasi tantangan energi nasional, sekaligus menunjukkan pendekatan strategis yang mengedepankan aturan dan keseimbangan ekonomi.