JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pemerintah yang transparan dan efisien untuk memperkuat pembangunan nasional.
Ia menyoroti masih tingginya tindak pidana korupsi yang menjadi hambatan utama dalam realisasi program-program pemerintah. Dalam pandangannya, penekanan kasus korupsi tidak hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga tentang memastikan dana publik dapat tersalurkan dengan optimal bagi kepentingan masyarakat.
Purbaya menekankan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 berada pada angka 71,53% atau masih di bawah target 74%, menandakan masih adanya ruang perbaikan dalam tata kelola keuangan negara.
Ia mencontohkan sejumlah kasus korupsi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, mulai dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti hingga jual beli jabatan di Bekasi dan proyek BUMD di Sumatera Selatan.
Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola keuangan di daerah belum sepenuhnya selesai. Lebih lanjut, ia menyoroti masih banyaknya Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk zona merah atau rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten.
Menurut Purbaya, kondisi ini menuntut tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus korupsi bisa ditekan dan tidak menghambat penyaluran anggaran pemerintah.
KPK Didorong untuk Ambil Langkah Konkret
Purbaya menegaskan bahwa KPK memiliki peran penting dalam membenahi persoalan tata kelola keuangan agar dana pemerintah bisa disalurkan dengan lancar.
Ia menyebutkan bahwa banyak kasus yang ditangani KPK masih terkait gratifikasi dan praktik jual-beli jabatan, yang berdampak pada daya serap anggaran program pemerintah.
"KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ujarnya.
Dengan menekankan pengawasan yang lebih ketat, Purbaya berharap kasus-kasus serupa bisa diminimalkan sehingga aliran dana ke daerah tidak tersendat. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menambahkan, bila tata kelola daerah sudah baik, peluang penambahan dana ke daerah dapat dibuka.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang buruk akan menyulitkan dirinya untuk mengajukan persetujuan penyaluran anggaran ke presiden, sehingga langkah pencegahan di tingkat daerah menjadi sangat krusial.
Tantangan dan Rencana Penyaluran Dana
Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden masih berhati-hati dalam menambah penyaluran dana ke daerah, karena sering kali ada penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
"Saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD [transfer ke daerah]. Tapi dengan cara tadi tata kelolanya sudah baik, kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupa-rupanya kalau itu," jelasnya.
Ia menekankan bahwa uang rakyat harus digunakan dengan bijak dan efisien sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan dianggap sebagai fondasi utama agar kebocoran anggaran tidak terjadi.
Purbaya percaya bahwa pengelolaan anggaran yang disiplin dan penuh integritas mampu mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri serta memperkuat ekonomi daerah.
Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik bukan hanya soal menghindari korupsi, tetapi juga soal memastikan pembangunan nasional dapat berjalan berkelanjutan.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Purbaya menegaskan bahwa disiplin, niat yang bersih, dan kerja sama semua pihak menjadi kunci menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional.
Ia meminta seluruh pihak untuk menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, memprioritaskan transparansi, dan menjunjung integritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tepat bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendukung investasi dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen pada tata kelola yang baik, setiap rupiah dari anggaran publik dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan.
Purbaya optimis, dengan langkah-langkah konkret dari KPK dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, kasus korupsi dapat ditekan, investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tangguh.
Ia percaya bahwa kombinasi antara integritas, disiplin, dan tata kelola yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.