JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyebut langkah pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 sebagai sinyal kuat bahwa arah pembangunan Indonesia semakin berpihak pada industrialisasi dan pemerataan ekonomi.
“Dengan status PSN, kawasan industri memperoleh dukungan lintas kementerian dan kemudahan perizinan yang signifikan. Ini akan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan memperkuat daya saing industri nasional,” ujar Ma’ruf.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi katalis bagi target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, asalkan didukung oleh perbaikan regulasi dan koordinasi antarinstansi yang lebih solid.
Menurutnya, status PSN tak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur industri di berbagai daerah akan mendapatkan dukungan lebih terarah.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan nilai tambah ekspor produk manufaktur nasional.
Pemerintah Diminta Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian
HKI menilai keberhasilan 44 kawasan industri PSN sangat bergantung pada kekompakan antarinstansi pemerintah. Ma’ruf menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian harus diperkuat, khususnya dalam hal perizinan, pembebasan lahan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi utama bagi industri.
“Pemerintah sudah memberikan arah yang jelas dengan menetapkan 44 kawasan industri sebagai PSN. Sekarang saatnya seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar investasi benar-benar bergerak dan menyerap tenaga kerja secara nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan menentukan efektivitas kebijakan ini. Selain itu, dukungan pembiayaan dan insentif dari pemerintah juga diperlukan agar kawasan industri mampu menarik investor dalam dan luar negeri.
HKI berharap langkah ini dapat menciptakan iklim investasi yang kompetitif di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Bagi HKI, keberhasilan proyek PSN bukan hanya soal membangun kawasan industri secara fisik, melainkan menciptakan ekosistem industri yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor kunci agar pengembangan kawasan dapat berjalan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang pemerintah.
Tantangan Teknis Masih Menghambat Akselerasi Pembangunan
Meski menyambut positif penetapan 44 kawasan industri sebagai PSN, HKI mengingatkan bahwa sejumlah persoalan teknis masih menjadi penghambat utama di lapangan. Ma’ruf memaparkan sedikitnya empat tantangan yang harus segera diatasi agar kebijakan ini tidak terhambat dalam implementasinya.
Pertama, sinkronisasi tata ruang dan status lahan yang masih menunggu finalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah daerah. Kedua, keterlambatan proses perizinan lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan lainnya.
Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan akses, pasokan listrik, jaringan gas, air baku, serta konektivitas logistik yang belum optimal. Terakhir, belum adanya kepastian insentif fiskal dan nonfiskal bagi kawasan industri di luar Jawa yang membutuhkan daya dorong lebih besar untuk menarik investor.
“Jika hambatan-hambatan ini bisa diselesaikan dengan koordinasi lintas instansi yang solid, maka kawasan industri PSN akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pendorong ekspor bernilai tambah,” tegas Ma’ruf.
Ia menilai bahwa upaya penyelarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat realisasi investasi dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Komitmen HKI Dorong Keberlanjutan dan Inovasi Industri
HKI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan. Melalui advokasi kebijakan, organisasi ini berupaya menjadi jembatan antara pelaku industri dan pemerintah dalam mempercepat realisasi PSN di berbagai daerah.
Ma’ruf menegaskan bahwa HKI akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra internasional untuk memastikan kawasan industri di Indonesia mampu bersaing secara global.
Upaya ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga mendukung penciptaan industri yang berwawasan lingkungan dan berorientasi ekspor.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia industri agar mampu beradaptasi dengan era transformasi digital dan ekonomi hijau. Menurutnya, pengelolaan kawasan industri ke depan harus menekankan pada inovasi dan efisiensi energi agar tetap relevan dengan tren global.
“HKI tetap berkomitmen memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan melalui advokasi kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra internasional,” pungkas Ma’ruf.
Dengan langkah-langkah tersebut, HKI optimistis bahwa penetapan 44 kawasan industri sebagai PSN akan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.