JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah bersama Kejaksaan Agung meninjau aset-aset perhajian di Arab Saudi sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola haji.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset. Langkah kolaboratif ini sejalan dengan perintah Presiden dalam memperkuat penyelenggaraan haji yang tertib dan terukur.
Kolaborasi Kemenhaj dan Kejaksaan Agung
Delegasi Kemenhaj dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah, didampingi pejabat Kejaksaan Agung serta atase Indonesia di Arab Saudi. Peninjauan difokuskan pada Kantor Urusan Haji di Jeddah dan Klinik Kesehatan Haji di Makkah.
Tujuan utama adalah inventarisasi aset yang akan dialihkan ke Kemenhaj, memastikan semua proses sesuai prosedur hukum. Slamet Sodali, Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenhaj, menekankan pentingnya pendataan aset dari berbagai sumber, termasuk APBN dan dana keuangan haji.
Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar seluruh aset dapat tercatat dengan jelas dan akurat. Kejaksaan Agung dilibatkan untuk mendampingi langkah ini agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses Inventarisasi dan Pendataan Aset
Inventarisasi dimulai dari aset yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Selanjutnya, tim akan menelusuri aset yang belum tercatat sebelumnya. Tahapan ini penting untuk membangun database aset yang komprehensif sebagai dasar pengelolaan yang profesional.
Dengan pencatatan yang sistematis, Kemenhaj dapat memastikan semua aset berada di bawah pengelolaan yang jelas. Pendataan ini juga melibatkan monitoring terhadap aset yang diperoleh melalui proyek sebelumnya atau dana haji, sehingga tidak ada yang luput dari pengawasan.
Pengawasan Kejaksaan Agung
Direktur Jamintel Kejaksaan Agung RI menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal setiap pergeseran aset dan proyek. Kejaksaan memastikan proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan hukum. Kehadiran aparat penegak hukum menjadi penguatan prinsip good governance dalam pengelolaan haji.
Pendampingan ini juga menekankan prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan aset negara. Setiap langkah pengalihan aset dicatat dan diawasi secara ketat, memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji bagi jutaan jamaah Indonesia.
Manfaat Strategis Peninjauan Aset
Peninjauan aset tidak hanya memperkuat pengelolaan haji, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola kementerian. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, Kemenhaj dapat memberikan pelayanan lebih optimal bagi jamaah haji.
Selain itu, kolaborasi Kemenhaj dan Kejaksaan Agung membuka era baru pengelolaan aset negara di luar negeri, meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan efisiensi. Langkah ini juga menjadi fondasi bagi modernisasi administrasi haji yang profesional dan berkelanjutan.
Peninjauan aset perhajian di Arab Saudi menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola haji. Kolaborasi Kemenhaj dan Kejaksaan Agung memastikan proses inventarisasi, pendataan, dan pengalihan aset berjalan transparan, tertib, dan profesional.
Langkah ini merupakan bagian nyata dari upaya membangun sistem haji yang akuntabel, aman, dan terpercaya bagi seluruh jamaah Indonesia.