JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan program Inpres Jalan Daerah 2025 untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
Program ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat sistem logistik nasional.
Pentingnya Infrastruktur Jalan Daerah
Dody menekankan bahwa ketersediaan jalan yang baik merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan pembangunan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah dapat berkembang optimal. Jalan yang memadai juga akan memperlancar distribusi hasil produksi dan mendorong daya saing nasional.
Melalui dukungan dana pusat, Kementerian PU menargetkan peningkatan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan nasional. Prioritas diberikan pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan energi
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan arus distribusi barang dan energi lebih efisien.
Dody menekankan bahwa program ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Pembangunan jalan daerah diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Percepatan ini juga menjadi wujud sinergi pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan.
Alokasi Anggaran dan Target Kegiatan
Untuk periode 2025–2026, total anggaran Inpres Jalan Daerah mencapai Rp8,98 triliun dengan target 427 kegiatan. Tahap I dialokasikan Rp3,98 triliun untuk 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja 14.333 orang.
Tahap II mencakup 193 kegiatan senilai Rp3,12 triliun dan menyerap 8.562 tenaga kerja, sementara Rp1,88 triliun diperuntukkan kontrak jamak tahun anggaran 2026.
Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan utama. Swasembada pangan menjadi prioritas terbesar 73,51 persen, swasembada energi 1,26 persen, peningkatan konektivitas 11,28 persen, dan tematik lain seperti pariwisata, industri, serta transmigrasi 13,95 persen.
Wilayah barat Indonesia mendapat alokasi 63,39 persen, sementara wilayah timur 36,61 persen, dengan total panjang jalan 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan 458,1 meter.
Dody menegaskan bahwa setiap kegiatan diprioritaskan berdasarkan kriteria tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan. Jalan yang menjadi fokus adalah yang mendukung produksi pangan, distribusi energi, dan penghubung antar wilayah terisolasi.
Penetapan prioritas dilakukan bersama Bappenas agar alokasi dana tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
Pelaksanaan dan Sinergi Pusat-Daerah
Pelaksanaan kegiatan IJD dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di setiap provinsi. Dukungan konsultan supervisi memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan yang ditentukan.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi, melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan.
Program ini menekankan kerja sama lintas sektor antara pusat dan daerah. Dengan sinergi ini, setiap kilometer jalan yang dibangun dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat. Manfaat tersebut antara lain peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, dan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah terkait.
Dody menyatakan bahwa pelaksanaan IJD tidak sekadar perbaikan jalan, tetapi juga percepatan transformasi ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik akan membuka peluang investasi, mendorong produksi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan inklusif, pembangunan jalan diharapkan bisa berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.
Harapan dan Dampak Jangka Panjang
Dengan percepatan Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU berharap konektivitas antarwilayah semakin lancar. Produktivitas kawasan meningkat, distribusi pangan dan energi lebih efisien, serta ketahanan nasional di bidang pangan dan energi dapat terwujud.
Program ini diharapkan menjadi contoh sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur inklusif.
Dody menekankan bahwa program ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengakses pasar dan layanan publik. Peningkatan jalan daerah juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui lapangan kerja.
Dengan implementasi yang konsisten, IJD diharapkan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Program Inpres Jalan Daerah 2025 menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem logistik nasional semakin efisien. Infrastruktur yang memadai akan mendorong stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor pangan, energi, dan industri.
Secara keseluruhan, percepatan pelaksanaan program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat luas.