JAKARTA - Kesiapan sekolah menghadapi bencana masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa dari hampir setengah juta bangunan sekolah di seluruh Tanah Air, hanya sebagian kecil yang memenuhi kategori aman bencana.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya lebih serius untuk melindungi peserta didik dari risiko bencana alam yang kerap terjadi di berbagai daerah.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut hanya sekitar 25 ribu bangunan fasilitas pendidikan yang dinyatakan memenuhi standar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Jumlah ini baru mencapai sekitar lima persen dari total 497.576 sekolah yang ada di Indonesia.
“Jumlah total sekolah mulai dari SD hingga SMA itu ada 500 ribu dengan status Satuan Pendidikan Aman Bencana itu ada 25 ribu, lebih kurang lima persen dari total keseluruhan sekolah, 5 persen, sedikit sekali,” ujar Muhari dalam konferensi pers.
Tantangan Besar Sekolah di Daerah Rawan Bencana
Abdul Muhari menegaskan bahwa rendahnya angka sekolah aman bencana menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem mitigasi di dunia pendidikan. Banyak sekolah yang masih berdiri di wilayah rawan bencana, baik itu gempa bumi, banjir, longsor, maupun bencana alam lainnya.
Ia menjabarkan bahwa sebagian besar bangunan sekolah yang berada di daerah berisiko tinggi bencana tersebar di wilayah Pulau Jawa. “Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana itu paling banyak berada di Jawa Timur dengan jumlah 1.890 bangunan.
Lalu disusul dengan Jawa Tengah sebanyak 1.833 bangunan, kemudian Jawa Barat di angka 1.529 bangunan,” jelasnya.
Seluruh bangunan tersebut berada di kawasan dengan potensi ancaman bencana yang tinggi. Karena itu, menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk memastikan bangunan-bangunan pendidikan itu benar-benar aman dan layak digunakan dalam kondisi darurat.
Sekolah Aman Bencana Sebagai Upaya Pencegahan
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan langkah strategis BNPB dalam memastikan satuan pendidikan memiliki sistem kesiapsiagaan yang baik. SPAB bertujuan agar sekolah tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tangguh secara manajemen dan pengetahuan dalam menghadapi bencana.
Abdul Muhari menjelaskan bahwa SPAB mencakup tiga komponen utama, yaitu fasilitas yang aman, manajemen bencana di lingkungan sekolah, dan pendidikan pengurangan risiko bencana.
“Bangunan fasilitas pendidikan ini bukan hanya harus kuat secara struktur, tetapi juga bisa menjadi tempat berlindung bagi para siswa jika terjadi bencana,” ujarnya.
Dengan demikian, sekolah diharapkan mampu menjadi tempat aman yang bisa melindungi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan saat kondisi darurat terjadi. Selain itu, penerapan SPAB juga mendorong lahirnya budaya sadar bencana sejak dini di kalangan pelajar.
Kebutuhan Audit dan Evaluasi Kelayakan Bangunan
Lebih lanjut, Muhari menekankan pentingnya audit terhadap bangunan sekolah yang berada di wilayah berisiko tinggi. Ia menyebut bahwa setiap sekolah perlu dievaluasi kelayakannya, baik dari sisi kekuatan struktur, jalur evakuasi, maupun sarana pendukung keselamatan lainnya.
“Apapun itu bisa gempa, longsor, banjir bandang, dan seterusnya dan tentu saja ini yang harus benar-benar diaudit kelayakannya,” tuturnya.
Menurutnya, audit bangunan bukan hanya sekadar menilai kondisi fisik, tetapi juga memastikan setiap sekolah memiliki rencana tanggap darurat yang jelas dan bisa dijalankan oleh seluruh warga sekolah.
Muhari menegaskan bahwa langkah tersebut akan membantu menekan risiko korban jiwa dan kerugian saat bencana melanda. Dengan sistem evaluasi yang rutin, pemerintah dapat memetakan sekolah mana yang perlu diperkuat atau direlokasi demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Arah Kebijakan dan Peningkatan Kesiapsiagaan Nasional
BNPB berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program SPAB di seluruh Indonesia. Data yang disampaikan Muhari menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk memperkuat ketahanan sekolah terhadap bencana.
Menurutnya, kolaborasi antara BNPB, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia menilai bahwa pendidikan tentang kesiapsiagaan bencana perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum agar siswa terbiasa dengan langkah-langkah penyelamatan diri sejak dini.
“Data ini menunjukkan bahwa cukup banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam menjadikan bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia itu layak pakai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sekolah tidak hanya harus kuat secara struktur, tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi siswa saat bencana terjadi.
Melalui penguatan program SPAB dan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan sekolah, BNPB berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana.