JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan Rp 18,77 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Penyaluran ini bertujuan mempercepat pembangunan rumah subsidi dan mendukung prioritas perumahan nasional. Output dari FLPP hingga Agustus 2025 mencapai 163.831 unit rumah senilai Rp 20,32 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menekankan pentingnya FLPP dalam memenuhi kebutuhan hunian terjangkau. Program ini membantu MBR memiliki rumah layak dengan sistem pembiayaan yang terjangkau.
Target output rumah subsidi sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Target dan Alokasi Anggaran Perumahan
Untuk sektor perumahan 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 35,2 triliun dengan sasaran membangun 350.000 unit rumah. Anggaran ini mencakup FLPP, pembangunan rumah baru, serta dukungan pembiayaan lain bagi MBR.
Fokus utama adalah mempercepat pemenuhan backlog perumahan dan memperkuat pembangunan infrastruktur pendukung. Distribusi anggaran memperhatikan kebutuhan tiap wilayah agar pembangunan merata.
Penyaluran tertinggi tercatat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur. Strategi ini diharapkan mengurangi kesenjangan akses perumahan di daerah perkotaan dan pedesaan.
Dampak Program Terhadap Masyarakat
FLPP memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Selain hunian layak, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.
Setiap unit rumah yang dibangun turut menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program perumahan subsidi juga berperan menjaga stabilitas sosial dengan menyediakan hunian terjangkau.
Masyarakat tidak lagi terjebak dalam sewa jangka panjang yang membebani keuangan keluarga. Ketersediaan rumah subsidi diharapkan mengurangi tekanan permukiman padat dan mendukung kualitas hidup warga.
Strategi Pemerintah dan Proyeksi 2025
Pemerintah terus memantau realisasi penyaluran FLPP agar target 350.000 unit tercapai tepat waktu. Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan lancar.
Selain itu, evaluasi lokasi pembangunan dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan akses infrastruktur. Thomas menekankan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak positif jangka panjang pada sektor perumahan.
Optimalisasi anggaran dan efisiensi pelaksanaan menjadi fokus utama pemerintah hingga akhir 2025. Pemerintah berkomitmen mendukung MBR memiliki hunian layak sambil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.